Cari Blog Ini

Loading...

Friday, October 4, 2013

PEMBERIAN GRASI MENGURANGI EFEK JERA

By : Suriyadi ,SH

                Grasi adalah salah satu hak yang dimiliki kepala negara di bidang yudikatif. Grasi adalah Hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali, contoh dalam hal seseorang yang dijatuhi hukuman mati dikurangi, bahkan menjadi bebas dari hukuman. Grasi diatur Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UUD NKRI 1945 yang berbunyi “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dan juga undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2010 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang grasi. Dalam UU nomor 22 tahun 2002 junto UU no 05 tahun 2010 tentang grasi hanya menyebutkan jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa saja yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengajukan permohonan grasi. Dalam UU tersebut tidak menyebutkan kualifikasi Tindak pidana apa yang dapat memperoleh grasi, jadi semua narapidana berhak mengajukan grasi tanpa melihat tindak pidana apa yang mereka lakukan.Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah pemberian grasi cenderung membuat efek jera yang dihasilkan akan berkurang sehingga banyak pakar yang menganggap bahwa pemberian grasi kurang efektif, hal ini terjadi  karena yang terjadi dalam realitanya bahwa kebanyakan terpidana yang mendapatkan grasi adalah orang-orang yang bisa dikatakan dalam kategori golongan orang-orang berduit ataupun orang-orang berpengaruh. Banyak terpidana yang mengajukan grasi akan tetapi yang terjadi dalam hal pemberian grasi terbilang tebang pilih, contoh yang paling hangat adalah pemberian grasi terhadap warga negara asal australia corby terpidana mati kasus narkoba, hal ini menyebabkan hujan kritik dari berbagai pihak padahal di satu sisi pemerintah berupaya untuk memberantas peredaran narkoba
            Salah satu tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran dan kejahatan adalah agar menimbulkan efek jera sehingga orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan tidak lagi mengulanginya. Akan tetapi dengan banyaknya kelonggaran seperti pemberian grasi ataupun juga vonis yang rendah menurut hemat saya mengilangkan efek jera sehingga pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan banyak terjadi dalam masyarakat. Pemberian grasi dewasa ini banyak ditentang oleh beberapa pakar karena pada pengaplikasiannya cenderung tebang pilih. Menurut hemat saya pemberian grasi terhadap terpidana-terpidana yang tersangkut kasus berat seperti narkoba dan sebagainya sangat mencederai semangat penegakan hukum di negara ini, meskipun tentunya banyak pula pakar yang sependapat karena berlandaskan pada unsur hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.
            Yang terjadi di negeri ini menurut hemat saya bahwa kebanyakan penegak hukumnya terlalu bersifat normatif disamping banyaknya knum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga seringkali penegakan hukum di negeri ini banyak yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga kemudian muncullah istilah “hukum di negeri ini tumpul ke atas tapi tajam kebawah” yang artinya hukum di negeri ini lebih berpihak kepada orang-orang yang punya uang dan juga orang-orang yang berpengaruh, contohnya banyak kita temui kasus-kasus yang sungguh memilukan seperti pencuri biji kakao yang divonis berat, pencopet yang dihajar jika dibandingkan dengan nilai barang yang mereka curi tidak sesuai dengan sanksi yang mereka dapatkan, berlawanan dengan sanksi yang dijatuhkan kepada koruptor,bandar narkoba dll yang divonis tidak sesuai akibat perbuatan yang mereka lakukan.
            Kembali kepada pembahasan mengenai pemberian grasi oleh presiden menurut hemat saya hal ini kurang efektif bukankah masalah peradilan masuk dalam ranah kekuasaan kehakiman sebagai mana negara ini mengadopsi asas pembagian kekuasaan eksekutif (pemerintah/pelaksana undang-undang), legislatif (pembuat undang-undang, dan yudikatif (kekuasaan kehakiman), dari penjabaran singkat tersebut bukankah sudah jelas masing-masing tugasnya. kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24,24A,24B,24C, dan 25 UUD NRI tahun 1945, mengutif bunyi Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan”, meskipun grasi diatur dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan grasi, tetapi menurut hemat saya masalah peradilan lebih baik menjadi urusan sepenuhnya oleh kekuasaan kehakiman, bukankah masing masing sudah jelas tugasnya masing-masing lebih baik untuk fokus terhadap tugas masing-masing. Kurang efektifnya pemberian grasi  kita dapat lihat pada kasus Meirika Fanola yang menerima grasi berdasarkan Kepres Nomor 35/G/2011 yang ditandatangani oleh presiden pada tanggal 26 September 2011 mengubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Namun pemberian Grasi tersebut tidak membuat Terpidana Meirika fanola insyaf atau sadar, tetapi yang bersangkutan dari dalam ruang tahanan menjadi gembong pengedar narkotika juga. (sumber editorial Media Indonesia, Rabutanggal 7 November 2012 ) / Aksi Meirika Fanola terungkap saat kurir Nur Aisiyah (NA) tertangkap di Bandara Husein Sastranegara Bandung yang membawa sabu-sabu dari India yang disimpan dalam tas punggungnya yaitu seberat 775 gram. Berdasarkan Informasi BNN Jawa Barat NA direkrut oleh narapidana Meirika Fanola melalui pacarnya yang ada di dalam tahanan LP tanjung Balai Asahan Sumatra Utara. Hal ini menandakan bahwa pemberian grasi menyebabkan efek jera berkurang. Mungkin sekian pendapat saya mengenai pemberian grasi mohon masukannya untuk sebuah pembelajaran.

Thursday, October 3, 2013

CPNS DAN PARADIGMA PRIMITIF SEBAGIAN MASYARAKAT INDONESIA

By Suriyadi,SH

             PNS (pegawai negeri sipil) adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri yang  digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai negeri sipil dewasa ini makin menjadi sebuah pekerjaan yang banyak diserbu sebagian masyarakat indenesia terutama orang-orang yang berasal dari daerah. Salah satu alasan utama yang menyebabkan posisi sebagai pegawai negeri sipil sangat diminati sebagian besar masyarakat yaitu tunjangan pensiun disamping kewenangan yang dimiliki tentunya.
            Hampir di setiap perekrutan cpns yang diadakan pemerintah selalu dibanjiri peminat yang berasal dari berbagai latar pendidikan mulai dari lulusan SMA, SLTA sederajat, Strata 1,2 dan 3. Hal ini tentu berbeda dengan yang terjadi di negara-negara berkembang dan negara maju, dimana posisi sebagai pegawai negeri sipil kurang diminati orang-orang di negara berkembang dan negara maju lebih cenderung untuk menajadi pengusaha atau wiraswasta, hasilnya pun berdampak positif pada perekonomian negara-negara tersebut..
            Di indonesia sendiri mindset masyarakat untuk menjadi wirausahaan terbilang kurang jika dibandingkan negara-negara lain. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah melalui kementerian ukm dengan mengeluarkan program-program untuk memunculkan para wirausahaan. Akan tetapi mindset yang masih bertahan dalam benak sebagian masyarakat indonesia yang bisa dikatakan primitif masih menjadikan pegawai negeri sipil sebagai tujuan, akibatnya kebanyakan generasi muda sudah tertanam dalam benaknya yang ditanamkan keluarganya untuk menjadi pegawai negeri sipil. Bahkan dewasa ini banyak dari generasi muda bangsa ini yang bersekolah hanya untuk mendapatkan sebuah ijazah bukan untuk mencari ilmu, ini menempatkan bahwa ilmu pengetahuan hanya sebagai tujuan sekunder.
            Yang menjadi permasalahan besar di negara ini berkaitan dengan pegawai negeri sipil adalah mengenai proses perekrutan calon pegawai negeri sipil. Sudah menjadi rahasia publik bahwa dalam setiap perekrutan cpns di negeri ini banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran yang dikategorikan KKN (korupsi kolusi nepotisme) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses perekrutan cpns banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang dalam hal ini disebut sebagai calo untuk meraup keuntungan dengan cara menawarkan diri untuk membantu peserta untuk bisa lulus menjadi pegawai negeri sipil dengan membayar sejumlah uang. Kegiatan percaloan dalam perekrutan cpns bukanlah hal yang sulit untuk ditemui, kegiatan percaloan ini sudah hampir menjadi sebuah budaya yang terjadi terus menerus. Bukannya pemerintah tidak punya upaya untuk menghapuskan kegiatan percaloan dalam perekrutan cpns akan tetapi kegiatan percaloan yang terstruktur dan melibatkan oknum-uknum yang mempunyai pengaruh besar menyebabkan seringkali upaya pemerintah gagal.
            Salah satu hal yang menyebabkan sulitnya untuk menciptakan proses perekrutan yang bersih dan transparan yaitu kurangnya kesadaran sebagian masyarakat indonesia yang mau menempuh segala cara demi untuk menjadikan dirinya ataupun sanak keluarganya untuk menjadi pegawai negeri sipil bahkan masyarakat yang berasal dari daerah-daerah keccil bahkan tidak sedikit yang menjual harta bendanya demi untuk meluluskan anaknya menjadi pegawai negeri sipil, meskipun mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu termasuk menyuap dan juga melanggar hukum agama. Tapi kurangnya kesadaran masyarakat  tak terlepas dari pemikiran primitif sebagian masyarakat indonesia yang berpikiran bahwa dengan menjadi pegawai negeri sipil bisa menjamin masa depan anaknya. Bahkan demi meraih sebuah posisi yang bisa dikatakan gajinya tidak terlalu besar tersebut orang tua di daerah-daerah kecil rela menjual tanah mereka demi anaknya tanpa mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan dengan menyuap untuk menjadi Pegawi negeri sipil.
            Sampai sekarang kegiatan percaloan dalam perekrutan calon pegawai negeri sipil masih terjadi, meskipun jutaan kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menghapuskan praktik-praktik tersebut, akan tetapi jika tidak adanya kesadaran dari masyarakat sendiri maka praktik-praktik tersebut masih akan terjadi. Alasan saya mengatakan hal tersebut bahwa menurut hemat saya selama masih adanya kebutuhan maka selama itulah akan ada yang menjual kebutuhan, artinya selama masih banyak orang yang mau menempuh cara-cara menyuap untuk sebuah tujuan maka selama itu akan masih ada yang akan menjajakannya seperti barang jualan.

Monday, September 30, 2013

DPR ! ANTARA PERWAKILAN RAKYAT DAN GODAAN KEWENANGAN



1/10/2013
By Suriyadi,SH
DPR ! ANTARA PERWAKILAN RAKYAT DAN GODAAN KEWENANGAN

            Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disingkat DPR adalah salah satu lembaga tinggi Negara berdasarkan amandemen ke-IV UUD NKRI Tahun 1945 yang mana diatur dalam Pasal 19,20,20A,21, dan 22(A,B) UUD 1945. DPR dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang menganut Trias Politica atau pembagian kekuasaan antara Legislatif ( membentuk undang-undang), Eksekutif (yang menjalankan Undang-Undang), dan Yudikatif (kekuasaan kehakiman), DPR yang mempunyai fungsi Legislasi (membentuk undang-undang) selain fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Anggota DPR sendiri dipilih melalui pemilihan umum.
            Selain dari ketiga fungsi diatas DPR memiliki beberapa hak yaitu; hak interpelasi, hak angket, hak imunitas, dan hak menyatakan pendapat. Dari penjabaran singkat diatas saya menarik sedikit kesimpulan bahwa berdasaarkan hemat saya DPR merupakan lembaga yang di satu sisi merupakan lembaga yang pada dasarnya mempunyai fungsi yang sangat mulia sebagai perwakilan rakyat yang menjadi penampung aspirasi rakyat, dan karena kewenangan yang sangat besar sehingga mempunyai banyak celah untuk terjadinya penyalgunaan kewenangan. Karena kewenangan yang sangat besar ini pula yang menyebabkan sehingga gaji anggota DPR bisa dikatakan sangat besar jika berdasarkan pada standar  kehidupan di negera ini. Karena besarnya kewenangan yang dimiliki DPR sehingga terkadang kewajiban DPR sebagai perwakilan rakyat dirasa sering kurang memenuhi ekspektasi rakyat dikarenakan kurang efektifnya kinerja anggota dewan.
            Karena gaji DPR yang terbilang woow serta kewenangan yang besar sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk menjadi calon legislatif dan biasanya mereka yang mencalonkan diri sebagian besar kurang memliki kompetensi dan hanya bermodalkan popularitas serta uang. Sehingga terkadang dalam pemilihan umum yang dinilai masyarakat biasanya bukan masalah kompetensi akan tetapi siapa yang pandai mengumbar janji tentunya disamping politik uang yang digunakan beberapa oknum. Konsep demokrasi yang dianut negara ini tak lebih dari sekedar simbol semata, suara yang dibeli, intimidasi, faktor keluarga hanya sebagian kecil dari tidak berjalannya konsep demokrasi sebagaimana mestinya.
            Kewenangan yang besar disesuaikan dengan gaji yang besar pula akan tetapi gaji besar bukan jaminan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak akan terjadi, justru yang terjadi negara ini kewenangan yang besar banyak dimanfaatkan oknum-oknum anggota DPR yang kurang bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contoh kecil dari ladang yang bisa digunakan oknum-oknum yang tidak bertanggng jawab untuk meraup keuntungan besar yaitu dalam hal fungsi DPR sebagai Fungsi anggaran, disini banyak oknum yang memanfaatkan kewenangan tersebut untuk meraup untung, menurut hemat saya hal ini tak terlepas dari banyaknya dana yang dikeluarkan pada saat kampanye sehingga muncul opini dari masyarakat bahwa oknum-oknum tersebut akan berusaha untuk mengembalikan modal yang digunaakan dalam kampanye. Tapi tentunya tak semua anggota DPR seburuk apa yang di opinikan masyarakat saya yakin masih ada anggota DPR yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kembali membahas mengenai godaan kewenangan yang besar ini, fungsi anggaran memang merupakan godaan yang sangat besar dikarenakan dalam hal pembahasan anggaran inilah banyak oknumm anggota DPR yang lemah imannya dalam mengahadapi lobi-lobi dari oknum-oknum yang memanfaatkan pembahasan anggaran untuk memuluskan proyeknya dalam tanda kutif. Sudah menjadi komsumsi publik bahwa banyak oknum anggota DPR yang tersangkut masalah Korupsi dalam hal anggaran. Bukan karena niat akan tetapi kesempatan dan pondasi iman yang kurang kuat sehingga banyak dari anggota DPR yang tidak tahan terhadap godaan-godaan sekelompok oknum.
            Menurut hemat saya DPR ini terlalu superior karena memiliki 3 kewenangan yang bisa dikatakan luar biasa yaitu dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Disamping itu hak yang dimilikinya juga tidak kalah luar biasanya seperti interpelasi, imunitas, angket, dan hak menyatakan pendapat. Dewaasa ini kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPR bisa dikatakan buruk. Tapi tentunya saya dan seluruh rakyat negara ini mengharapkan anggota dewan yang lebih amanah lebih mementingkan kepentingan rakyat dibanding kepentingan partai meskipun menurut hemat saya akan sangat sulit, tetapi sulit bukan berarti tidak bisa.

Tuesday, December 25, 2012

Terorisme Dalam Hukum Pidana Internasional



Original By : Suriyadi
 
BAB I
PENDAHULUAN


1.    Latar Belakang Masalah
           
            Dalam sebuah peperangan suatu teror merupakan hal yang sering dilakukan antara kedua belah pihak. Teror sudah lama ada hampir seiring dengan sejarah peradaban manusia, tetapi mulai efektif digemakan pada abad pertengahan ketika negara-negara atau kerajaan-kerajaan berperang, dan teror digemakan sebagai salah satu cara untuk memenangkan peperangan. Akan tetapi, pada masa itu pihak atau orang yang akan meneror sudah jelas diketahui dan dapat ditebak bagaimana kita menghadapinya. Namun sekarang, kejadian teror hampir sangat sulit ditebak siapakah pelakunya, adakah organisasi atau negara mana yang mengaturnya.

            Terorisme di dunia bukanlah merupakan hal baru, namun menjadi actual terutama sejak terjadinya peristiwaWorld Trade Centre (WTC) di New York , Amerika Serikat  pada tanggal 11 September 2001 yang memakan korban hingga 3000 orang. Didalam negeri juga pernah terjadi hal yang demikian, misalnya saja pada Tragedi Bali I, tanggal 12Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitumenewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Dampak lain dari terorisme adalah dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat yang berdampak pada pertahanan dan keamanan Negara.
            Dengan berbagai permasalahan terorisme yang ada di Indonesia, akan sangat menarik apabila membahas mengenai “Dampak Terorisme Terhadap Keamanan Dan Pertahanan Di Indonesia”.

2.     Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah diatas maka kami merumuskan masalah sebagai berikut :
1.      Apa penyebab terjadinya terorisme di Indonesia ?
2.      Bagaimana dampak terorisme terhadap pertahanan Negara ?
3.      Bagaimana solusi yang harus dilakukan untuk mengurangi tindak terorisme di Indonesia ?



3.     Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan terorisme terjadi di Indonesia, bagaimana dampak terorisme terhadap pertahanan Negara, serta solusi untuk mengurangi tindak terorisme yang dilakukan di Indonesia.




BAB II
          TERORISME


1.    Pengertian Terorisme
        
      Terorisme berasal dari bahasa latin terrere, yaitu “menggetarkan”. Pengertian terorisme digunakan untuk menggambarkan sebuah serangan yang disengaja terhadap ketertiban dan keamanan umum. Terorisme dapat juga diartikan menakut-nakuti atau menyebabkan ketakutan, sedangkan teroris berarti orang atau pihak yang selalu menimbulkan ketakutan pada pihak lain (Arifatul, 2007:14). Menurut Black’s Law Dictionary terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana (Amerika atau negara bagian Amerika), yang jelas dimaksudkan untuk: a. mengintimidasi penduduk sipil. b. memengaruhi kebijakan pemerintah. c. memengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan .
      Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.
      Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme dikatakan merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunya ("teroris") layak mendapatkan pembalasan yang kejam (Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:
1.  Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 6)[28].
2.   Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Pasal 7)[29].
      Dan seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan

ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu Tindak Pidana Terorisme adalah:
1.     Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut.
2.     Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.
3.     Menggunakan kekerasan.
4.     Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah.
5.     Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

1.1.      Ciri-Ciri Terorisme

a.    Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi & militant
b.   Mempunyai tujuan politik, ideologi tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan.
c.  Tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM.
d.   Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.
e.   Menggunakan cara-cara antara lain seperti : pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa/publik.
                                                                                                                       
1.2.      Bentuk-bentuk Terorisme.

Dilihar dari cara-cara yang digunakan :
a.   Teror Fisik yaitu teror untuk menimbulkan ketakutan, kegelisahan memalui sasaran pisik jasmani dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyanderaan penyiksaan dsb, sehingga nyata-nyata dapat dilihat secara pisik akibat tindakan teror.
b.   Teror Mental, yaitu teror dengan menggunakan segala macam cara yang bisa menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tanpa harus menyakiti jasmani korban (psikologi korban sebagai sasaran) yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa akibatnya bisa gila, bunuh diri, putus asa dsb (Mutiara, 2010:29).

Dilihat dari Skala sasaran teror :
a.    Teror Nasinal, yaitu teror yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan negara tertentu, yang dapat berupa : pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.
b.  Teror Internasional. Tindakan teror yang diktujukan kepada bangsa atau negara lain diluar kawasan negara yang didiami oleh teroris, dengan bentuk :
1)  Dari Pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalam bentuk penjajahan, invansi, intervensi, agresi dan perang terbuka.
2)   Dari Pihak yang Lemah kepada Pihak yang kuat. Dalam bentuk pembajakan, gangguan keamanan internasional, sabotase, tindakan nekat dan berani mati, pasukan bunuh diri.


 

BAB II
PENYEBAB TINDAKAN TERORISME DI INDONESIA

Pola Terorisme terus berubah dan berkembang. Sedangkan pada permukaan pada intinya tetap "Merencanakan suatu tindakan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang melanggar hukum untuk menanamkan rasa takut ..." Ini sangat efektif digunakan sebagai alat strategis dalam menghadapi Lawan yang dihadapinya. Terorisme tentu bukan sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Dia memerlukan kultur tertentu untuk tumbuh. Penyebab terorisme perlu dikenali karena ini berkait dengan upaya pencegahannya. Berikut adalah 5 sebab terorisme:
1.      Kesukuan, nasionalisme/separatism (Etnicity, nationalism/separatism)
Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis/suku atau pada suatu bangsa yang ingin memerdekan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan. Sasarannya jelas, yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi.
2.      Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi (Poverty and economic disadvantage, globalisation)
Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Kemiskinan dapat dibedakan menjadi 2 macam: kemiskinan natural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural bisa dibilang “miskin dari asalnya”. Sedang kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dibuat. Ini terjadi ketika penguasa justru mengeluarkan kebijakan yang malah memiskinkan rakyatnya. Jenis kemiskinan kedua punya potensi lebih tinggi bagi munculnya terorisme.
3.      Non demokrasi (non)democracy)
Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh suburnya terorisme. Di negara demokratis, semua warga negara memiliki kesempatan untuk menyalurkan semua pandangan politiknya. Iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara. Artinya, rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara. Hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat, penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterkungkungan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya benih-benih  terorisme.
4.      Pelanggaran harkat kemanusiaan (Dehumanisation)
Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya.Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini lagi-lagi akan mendorong berkembang biaknya teror.
5.      Radikalisme agama (Religion)
Butir ini nampaknya tidak asing lagi. Peristiwa teror yang terjadi di Indonesia banyak terhubung dengan sebab ini. Radikalisme agama menjadi penyebab unik karena motif yang mendasari kadang bersifat tidak nyata.

 


BAB IV
DAMPAK-DAMPAK TERORISME TERHADAP PERTAHANAN NEGARA

                        Terorisme mempunyai dampak positif dan dampak negative, antara lain:
   1.      Dampak Positif Terorisme
Semua kegiatan terorisme yang merusak tatanan kesejahteraan penduduk bangsa ini mau tidak mau sudah kita rasakan pengaruhnya, entah itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh tersebut secara tidak langsung mulai masuk kedalam gaya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari seluruh rakyat Indonesia. Aksi dan tidakan para pelaku teror membuat rakyat takut dan mulai mewaspadai kejahatan terorisme di dalam kehidupan nasional Indonesia.
            Berbagai pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah sedikit, namun pada hakekatnya setiap masalah yang muncul dari Negara ini pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat masyarakat Indonesia mengerti apa sebetulnya deefinisi dari kata “jihad” yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat awampun juga sudah mulia mengerti bahwa jihad yang sebenarnya bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris.
            Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer, semua itu dilakukan demi mengatasi masalah teroris yang mengancam keamanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan.Setidaknya hal tersebut juga menjanjikan sedikit rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang resah akan adanya kegiatan terorisme di Negara ini.   
            Berhasil ditumpasnya beberapa teroris yang sudah menjadi incaran dari kepolisian internasional juga memberikan sedikit rasa bangga terhadap rakyat Indonesia akan prestasi yang diraih oleh aparat penegak hukum dari republik ini. Keberhasilan POLRI menangkap beberapa teroris dan membunuh beberapa teroris kawakan dalam beberapa tahun terkhir menunjukan bahwa kemampuan dan ketrampilan terdapat peningkatan yang cukup baik ditengah menurunnyacitra polisi di mata masyarakt Indonesia.

   2. Dampak negatif dari kegiatan terorisme di Indonesia
            Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi
            Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa
kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia.

Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tenpat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.
                Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagaian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebutpun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.
            Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini. Labilnya emosi para remaja membuat doktrin-dotrin tentang separatisme menjadi lebih mudah dimasukan kedalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran baru yang negatif yang sampai saat ini membuat para generasi muda semakin kebingungan untuk menentukan jalan hidup mereka, karena para remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah “cepat dan mudah untuk masuk surga”.

 

BAB V
SOLUSI  UNTUK MENANGGULANGI  TERORISME  YANG DILAKUKAN DI INDONESIA

            Terorisme sebuah fenomena yang mengganggu. Aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara. Sponsor internasional yang sesungguhnya adalah negara besar. Harus dipahami bahwa terorisme sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional. Aksi terorisme seharusnya diaungkap dan dideteksi sejak dini. Beroperasinya jaringan teroris yang memiliki hubungan dengan jaringan terorisme internasional sampai saat ini belum dapat dijangkau secara keseluruhan oleh aparat kemanan di Indonesia. Arah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan Dan Penggalangan Keamanan Negara
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional khususnya dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
a.       Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
b.      Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;
c.       Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen;
d.      Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

2.      Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme kontra-intelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:
a.       Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme;
b.      Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme;
c.       Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror;
d.      Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.

3.      Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, yaitu meningkatkan kemampuan kapasitas kelembagaan nasional dalam menangani masalah terorisme dan melakukan penanganan terorisme secara operasional yang didukung kerjasama antar instansi dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen kekuatan bangsa, meliputi kemampuan deteksi dini, cegah dini, penanggulangan, pengungkapan dan rehabilitasi.
Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

a.       Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan;
b.      Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme;
c.       Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama;
d.      Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa;
e.       Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan;
f.       Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme;
g.      Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror;
h.      Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme;
i.        Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass Destruction (WMD);
j.        Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme;
k.      Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris;
l.        Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara;
m.    Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament. 

BAB VI
KESIMPULAN

A.    Kesimpulan
      Terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara sistematis yang dapat menyebabkan rasa takut atau perasaan teror. Cirri-diri terorisme antara lain (1)Organisasi yang baik, berdisiplin tinggi & militant, (2) Mempunyai tujuan politik, ideologi tetapi melakukan kejahatan kriminal untuk mencapai tujuan, (3) Tidak mengindahkan norma-norma universal yang berlaku, seperti agama, hukum dan HAM, (4) Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologis yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas, (5) Menggunakan cara-cara antara lain seperti : pengeboman, penculikan, penyanderaan, pembajakan dan sebagainya yang dapat menarik perhatian massa/publik.
      Terorisme banyak disebabkan oleh kesukuan, nasionalisme / separatism, Kemiskinan dan kesenjangan dan globalisasi, Non demokrasi, Pelanggaran harkat kemanusiaan, Radikalisme agama. Terorisme memiliki dampak positif dan negative. Contoh dampak positif adalah keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer. Sedangkan dampak negatifnya adalah timbul rasa takut dan juga banyak korban yang meninggal karena tindakan pengeboman.

B.     Saran
      Dikarenakan banyaknya tindakan teroris yang terjadi di Indonesia, aparat hukum seharusnya lebih jeli dan waspada terhadap semua tindakan yang menjurus pada tindakan terorisme.



DAFTAR PUSTAKA

Arifatul Choiri Fauzi. 2007. Kabar-Kabar Kekerasan Dari Bali. PT LKIS Pelangi Aksara. Yogyakarta
Bambang Pranowo. 2011. Orang Jawa Jadi Teroris. Pustaka Alfabet. Jakarta
Mutiara Andalas. 2010. Politik Para Teroris. Kanisius. Yogyakarta
Likha ika (2012). Terorisme Di Indonesia . diakses dari http://likha-ika. blogspot.com /2012/01/makalah-terorisme-di-indonesia.html pada tamggal 1 Juni 2012






















Temukan di

welcome to uchiha's blog

Pages